Belajar dari Pilkada Jabar
Pesta demokrasi di Jawa Barat telah rampung. Hasil penghitungan cepat sejumlah lembaga menunjukkan 60 persen kemenangan di tangan pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf (Hade) yang diusung PKS dan PAN
. Ini diperkirakan sisa suara tidak akan mengubah komposisi.
Padahal poling dari sejumlah lembaga survey, pasangan Hede tidak diunggulkan. Bahkan Agum Gumelar menuturkan sampai dengan H-1 pencoblosan tidak ada lembaga survei atau tokoh mana pun yang menempatkan pasangan ketiga pada posisi pertama. Tetapi hasilnya justru di luar perkiraan. (Kompas, 16/4).
Padahal menurut kalkulasi matematika politik, kurang apa kedua pasangan lainnya. Fakta politik menunjukkan pasangan Danny Setiawan-Iwan Sulanjana (Dai) yang diusung Golkar dan Partai Demokrat dan Agum Gumelar-Nu'man A Hakim (Aman) yang diusung PPP dan PDIP cukup tangguh.
Dalam sebuah permainan pasti ada yang kalah dan ada yang menang tinggal bagaimana memaknai proses demokrasi itu. Karena pilkada bukan akhir sebuah perjuangan, bagaimana membangun pemerintahan lima tahun mendatang, itu yang penting.
Fenomena Pilkada Gubernur Jawa Barat menjadi pelajaran berharga bagi pegiat politik di Jawa Timur yang akan melaksanakan Pilkada Gubernur, Juli mendatang. Pertama bahwa bukan jaminan partai pengusung kandidat akan menentukan perolehan suara. Kekecewaan pada partai politik atas kinerjanya selama ini akan menjadi momok bagi konstituen. Apalagi persoalan figur kandidat yang notabene birokrat, akan dinilai dari kinerjanya selama di pemerintahan. Berkaca pada Pilkada Jabar elite partai di Jatim harus berpikir ulang untuk merapatkan barisan. Harus dicari cara untuk mengorganisasi mesin gol partai yang solid.
Kedua adalah masalah komunikasi politik. Fakta membuktikan popularitas sangat berpengaruh pada perilaku memilih. Pencitraan figur akan mengundang respons publik. Padahal tidak ada jaminan bahwa popularitas linier dengan kualitas. Di sejumlah pilkada di Indonesia fakta itu terjadi bahwa popularitas, citra, bahkan penampilan fisik menafikan kualitas dan kompetensi.
Komunikasi simbolik melalui pencitraan diri pada ranah fisik kandidat, pesan-pesan politik menjadi brand image. Melalui saluran media massa, pesan-pesan verbal maupun nonverbal harus dikemas untuk menciptakan ruang komunikasi politik.
. Ini diperkirakan sisa suara tidak akan mengubah komposisi.
Padahal poling dari sejumlah lembaga survey, pasangan Hede tidak diunggulkan. Bahkan Agum Gumelar menuturkan sampai dengan H-1 pencoblosan tidak ada lembaga survei atau tokoh mana pun yang menempatkan pasangan ketiga pada posisi pertama. Tetapi hasilnya justru di luar perkiraan. (Kompas, 16/4).
Padahal menurut kalkulasi matematika politik, kurang apa kedua pasangan lainnya. Fakta politik menunjukkan pasangan Danny Setiawan-Iwan Sulanjana (Dai) yang diusung Golkar dan Partai Demokrat dan Agum Gumelar-Nu'man A Hakim (Aman) yang diusung PPP dan PDIP cukup tangguh.
Dalam sebuah permainan pasti ada yang kalah dan ada yang menang tinggal bagaimana memaknai proses demokrasi itu. Karena pilkada bukan akhir sebuah perjuangan, bagaimana membangun pemerintahan lima tahun mendatang, itu yang penting.
Fenomena Pilkada Gubernur Jawa Barat menjadi pelajaran berharga bagi pegiat politik di Jawa Timur yang akan melaksanakan Pilkada Gubernur, Juli mendatang. Pertama bahwa bukan jaminan partai pengusung kandidat akan menentukan perolehan suara. Kekecewaan pada partai politik atas kinerjanya selama ini akan menjadi momok bagi konstituen. Apalagi persoalan figur kandidat yang notabene birokrat, akan dinilai dari kinerjanya selama di pemerintahan. Berkaca pada Pilkada Jabar elite partai di Jatim harus berpikir ulang untuk merapatkan barisan. Harus dicari cara untuk mengorganisasi mesin gol partai yang solid.
Kedua adalah masalah komunikasi politik. Fakta membuktikan popularitas sangat berpengaruh pada perilaku memilih. Pencitraan figur akan mengundang respons publik. Padahal tidak ada jaminan bahwa popularitas linier dengan kualitas. Di sejumlah pilkada di Indonesia fakta itu terjadi bahwa popularitas, citra, bahkan penampilan fisik menafikan kualitas dan kompetensi.
Komunikasi simbolik melalui pencitraan diri pada ranah fisik kandidat, pesan-pesan politik menjadi brand image. Melalui saluran media massa, pesan-pesan verbal maupun nonverbal harus dikemas untuk menciptakan ruang komunikasi politik.
.JPG)